PALOPO, Linisiar.id – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Kota Palopo menggelar Rapat Koordinasi Program Bangga Kencana Percepatan Capaian Target Akseptor Tahun 2021 yang dilaksanakan di Auditorium Saokotae, Selasa (1/11/2020).
Plt. Ketua Dinas PP dan KB Kota Palopo Farid Kasim Judas, SH., M.Si, MH menyampaikan apresiasi terhadap capaian sektor di tahun 2020
“Kita dapat mencapai peringkat pertama se-Sulawesi Selatan, tapi karena adanya pandemi jadi kita sempat kerja kurang maksimal,” kata FKJ, sapaan akrab Farid Kasim Judas.
“Sejak triwulan pertama tahun 2020, Alhamdulillah target kita tercapai dan masih ada beberapa program yang belum maksimal yang terhambat karena adanya beberapa faktor dan juga salah satunya karena pandemi,” tambahnya.
Ia menjelaskan, beberapa sektor yang melibatkan OPD di dalamnya tidak bisa dimaksimalkan sehingga beberapa program tidak sempat berjalan.
Memasuki bulan Desember 2020, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo telah melakukan evaluasi.
“Karena di bulan November dan Desember ini kami selalu memikirkan apa yang dilakukan di tahun 2020 ini yang masih kurang,” tuturnya.
Memikirkan sambil mengevaluasi program apa saja yang belum sempat terealisasi secara baik tahun 2020 itu akan kita maksimalkan di tahun 2021.
Menurutnya, dalam suatu organisasi di tahun 2020 ini semua OPD sudah harus memikirkan apa yang harus dilakukan di Januari tahun 2021.
“Jika kita tidak mengetahui apa yang harus kita kerjakan di tahun 2021, berarti kita tidak punya impian,” ungkapnya.
“Paling tidak kita harus terbitkan satu lembar surat keluar, karena itu juga bagian dari pada kinerja karena pemerintahan itu adalah administrasi. Apa yang telah kita targetkan untuk 2021 adalah untuk triwulan pertama PNS yang harus menjadi pelopor akseptor,” tuturnya.
Mengapa di triwulan pertama, karena PNS banyak yang berurusan dengan administrasi kepegawaian di bulan April, PNS adalah pelopor setiap dari program pemerintah.
Mengapa kemudian di triwulan pertama, karena PNS banyak yang berurusan dengan administrasi kepegawaian di bulan April, PNS adalah pelopor setiap dari program pemerintah.
Selanjutnya pengendalian penduduk adalah program nasional bertujuan untuk membangun keluarga yang terencana diawali dengan melibatkan diri sebagai akseptor.
Untuk non PNS, pasangan usia subur juga harus jadi akseptor karena jika sudah masuk dalam lingkungan pemerintah artinya harus mengikuti program pemerintah.
Untuk target pertama, 10.000 akseptor dengan target PNS dengan pembagian 20 akseptor per kelurahan dalam satu bulan.
Plt. Dinas Kesehatan Kota Palopo Taufiq S.Kep.,Nrs.,M.Kes menyampaikan, tentu yang telah hadir pada rapat koordinasi hari ini akan memberikan dukungan terkait dengan persoalan yang ada tentu pada kesempatan ini sebagai pelaksana tugas juga akan menjamin ketersediaan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini.
Dinas Kesehatan sebagai mitra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan menjadi pelopor.
Hadir Ka. UPTD KB se-Kota Palopo, PLKB se-Kota Palopo, faskes se-Kota Palopo, dan para camat. (*)
