PALOPO, Linisiar.id – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo menggelar bimbingan teknis (bimtek) penggiat anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah.
Sekretaris Daerah Kota Palopo, Firmanza DP mewakili walikota membuka kegiatan itu di Resto Wae Kanbass, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Rabu (9/9 2020).
Jufri Mustafa yang mewakili kepala BNN Palopo dalam sambutannya mengungkapkan, bimtek bagi penggiat anti narkoba itu merupakan bagian dari Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Palopo.
Jufri Mustafa melanjutkan, kegiatan ini mengangkat tema “Sinergitas Bersama Stakeholder Terkait dalam Upaya P4GN di Kota Palopo.”
“Tema ini mengandung makna bahwa sinergitas merupakan langkah strategis dalam mengurangi peredaran dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba,” katanya.
“Dengan sinergitas, kita berharap semua elemen, termasuk lingkungan pemerintah dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba,” tambahnya.
Menurutnya, bimtek itu untuk membekali calon penggiat anti narkoba terkait P4GN dan kemampuan menyampikan pesan-pesan anti penyalahgunaan narkoba.
Disamping itu juga membekali perspektif dalam menyusun rencana aksi P4GN yang akan diimplementasikan di tempat kerja masing-masing.
Sekaligus mewujudkan peran serta instansi penerintah secara mandiri dan berkelanjutan melaksanakan P4GN.
Walikota Palopo dalam sambutan tertulis menyampaikan, Pemkot Palopo berkomitmen mendukung setiap upaya pemberantasan, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Komitmen itu adalah salah satu bagian untuk mewujudkan Kota Palopo sebagai daerah yang beradab dan bermartabat dengan berlandaskan pada nilai keagamaan dan kearifan lokal.
Sekda mengatakan, relawan anti narkoba di seluruh kelurahan se-Kota Palopo yang telah dikukuhkan beberapa waktu yang lalu, merupakan komitmen nyata Pemkot Palopo untuk penguatan pembangunan berwawasan anti narkoba di Palopo.
“Itu juga untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang bahaya dan pengaruh narkoba,” katanya.
Keberadaan relawan anti narkoba, dari berbagai unsur masyarakat diharapkan dapat menjadi mitra sejati BNN, termasuk pihak kepolisan dalam mengkampanyekan serta melakukan strategi pencegahan peredaran narkoba.
Menurut sekda, pada bimtek ini, perlu dibuat peta kerawanan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
Peta kerawanan itu menjadi instrumen sekaligus referensi bagi kita untuk melakukan upaya pencegahan narkoba, sehingga pelaksanaan tindak lanjut dan perlakuan akan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya sesuai kondisi yang ada.
“Kita bahkan berharap kedepan dipikirkan sekretariat bersama yang dapat menjadi wahana dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program pencegahan narkoba,” jelasnya.
Bimtek ini diikuti sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) bersama staf yang merupakan calon penggiat anti narkoba yang juga sebagai peserta bimtek. (*)
