MAKASSAR, LINISIAR.ID – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar resmi membuka layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Ruang Sipakatau, Lantai 2 Kantor Balaikota Makassar, Sabtu (22/11).
Pembukaan layanan ini menjadi bagian dari percepatan Transformasi Digital Pemerintah (PTDP), khususnya dalam modernisasi administrasi kependudukan dan layanan publik.
Layanan aktivasi IKD tersebut digelar bersamaan dengan Sosialisasi Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang melibatkan para pemangku kepentingan utama di bidang kesejahteraan sosial.
Sekretaris Disdukcapil Kota Makassar, Andi Salman Baso, yang turut mendampingi kegiatan, menegaskan bahwa aktivasi IKD bagi peserta merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem layanan digital pemerintah.
“IKD bukan sekadar pengganti KTP-el fisik, melainkan fondasi bagi seluruh layanan digital pemerintah di masa depan. Khususnya dalam konteks Perlindungan Sosial, IKD akan menjamin data penerima manfaat terintegrasi secara akurat dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelas Andi Salman Baso.
Peserta yang mengikuti layanan aktivasi IKD perdana ini merupakan para agen dan pendamping program kesejahteraan sosial, termasuk operator DTSEN, anggota Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dari seluruh kecamatan di Kota Makassar.
Mereka menjadi kelompok pertama yang diarahkan untuk mengadopsi identitas digital sekaligus menjadi pelopor penerapannya di lapangan.
Kehadiran Tim Kemendagri/Ditjen Dukcapil sebagai narasumber sekaligus penggerak teknis menunjukkan bahwa Makassar menjadi salah satu daerah prioritas dalam implementasi IKD secara nasional.
Pemerintah berharap layanan ini segera diperluas sehingga masyarakat umum dapat segera beralih dari dokumen fisik ke identitas digital.
Pembukaan layanan aktivasi IKD di Balaikota Makassar menandai kesiapan Disdukcapil untuk memberikan layanan yang lebih modern dan akuntabel, sekaligus mendorong percepatan transformasi digital menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan terintegrasi. (*)
