Metro  

Munafri Rombak Kabinet MULIA, 29 Pejabat Eselon II Bergeser

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin didampingi Wawali Aliyah Mustika Ilham melantik pejabat eselon II Pemkot Makassar di Balai Kota, Jumat (20/11).
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin didampingi Wawali Aliyah Mustika Ilham melantik pejabat eselon II Pemkot Makassar di Balai Kota, Jumat (20/11).
Bagikan

MAKASSAR, LINISIAR – Pemerintah Kota Makassar melakukan penataan jajaran birokrasi dengan menggeser 29 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II dalam lingkungan pemerintahan kota. Penataan kabinet MULIA tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi dan penerapan manajemen talenta untuk memperkuat kinerja perangkat daerah.

Dari total 29 pejabat yang masuk dalam penataan, sebanyak 12 orang tetap menduduki jabatan sebelumnya. Sementara pejabat lainnya mengalami pergeseran posisi, termasuk pada jajaran staf ahli dan asisten.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).

Baca juga: Daftar Lengkap 29 Pejabat Pemkot Makassar yang Bergeser, Cek Jabatan Lama dan Barunya

Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa pergeseran jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan. Karena itu, keputusan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai bentuk ketidaksukaan, kebencian, ataupun upaya mendiskreditkan pejabat tertentu.

“Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi,” ujarnya.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi internal, menyatukan visi, dan membangun koordinasi dengan seluruh jajaran di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.

Menurut Munafri, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kepala OPD, tetapi juga kekuatan kerja sama seluruh unsur organisasi.

“Jangan memaknai pelantikan ini sebagai sebuah sistem yang mendiskreditkan. Ini adalah bentuk penyegaran dalam sebuah organisasi,” tuturnya.

Munafri juga mengingatkan agar pejabat yang mendapatkan amanah baru tidak membangun sekat kepemimpinan maupun kelompok-kelompok tertentu di lingkungan kerja.

Ia menegaskan, kepala OPD harus mampu merangkul seluruh aparatur, mulai dari pejabat struktural hingga staf pelaksana, serta bekerja sesuai sistem organisasi pemerintahan.

“Bapak-Ibu yang dilantik ini, bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain,” tegasnya.

Selain konsolidasi organisasi, Munafri meminta pejabat lama dan pejabat baru menjaga komunikasi selama proses peralihan kepemimpinan. Program kerja yang telah direncanakan, termasuk yang sudah memiliki alokasi anggaran, harus tetap dilanjutkan agar pergantian jabatan tidak menghambat agenda pembangunan.

“Tentu, kesinambungan program menjadi bagian penting agar proses transisi berjalan mulus dan tidak mengganggu target pembangunan yang telah ditetapkan,” imbuh Ketua IKA FH Unhas itu.

Ingatkan Pejabat Hindari Penyimpangan

Dalam kesempatan tersebut, Munafri turut menyoroti pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia mengingatkan jajaran pejabat agar menjadikan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah melakukan kunjungan ke Makassar sebagai perhatian serius dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Secara khusus, ia meminta seluruh pejabat menghindari praktik penyimpangan, termasuk persoalan pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, serta konflik kepentingan.

“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” kata Munafri.

Ia menjelaskan, penataan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, dan kebutuhan organisasi melalui pemetaan serta evaluasi manajemen talenta.

Menurutnya, evaluasi kinerja pejabat juga akan dilakukan secara berkala setiap bulan dengan melihat aspek koordinasi, capaian, dan pelaksanaan program kerja.

“Setiap bulan itu ada evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja, koordinasi, capaian, dan program-program yang berjalan. Itu tetap terpantau dengan sistem yang ada,” ungkapnya saat menjawab pertanyaan wartawan.

Munafri meminta seluruh kepala OPD yang baru dilantik segera menyusun langkah kerja dan menyelaraskan program dengan prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Pola koordinasi akan dilakukan melalui dua jalur, yakni komunikasi langsung dengan Wali Kota serta koordinasi melalui asisten sesuai bidang tugas masing-masing.

Tekankan Solusi atas Persoalan Masyarakat

Lebih lanjut, Munafri mengingatkan bahwa capaian pembangunan dan penghargaan yang diraih Pemerintah Kota Makassar selama hampir dua tahun pemerintahan MULIA harus diikuti penyelesaian persoalan mendasar masyarakat.

Ia menyebut sejumlah pekerjaan rumah yang masih membutuhkan perhatian, antara lain kemiskinan, persoalan gizi anak, akses pelayanan kesehatan, ketidakakuratan data, hingga konflik sosial.

Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta tidak hanya menjalankan rutinitas administrasi, tetapi juga menghadirkan solusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur,” ujarnya.

Munafri juga mendorong setiap kepala OPD mengembangkan inovasi dan budaya literasi. Bahkan, ia menekankan pentingnya setiap kepala SKPD menghasilkan setidaknya satu buku sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan gagasan bagi pembangunan Kota Makassar.

Ia berharap formasi baru birokrasi Pemkot Makassar dapat bekerja lebih solid, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Tentu, jabatan bukan tujuan akhir, melainkan tanggung jawab untuk memastikan seluruh program pemerintahan berjalan berkesinambungan dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Makassar,” tukas Appi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham berharap penataan pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” tuturnya.

Aliyah menegaskan, jabatan yang dipercayakan kepada setiap pejabat merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan dedikasi.

“Jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi,” katanya.

Ia juga meminta para pejabat yang baru dilantik menghadirkan inovasi, memperkuat kolaborasi, serta membangun koordinasi yang solid, baik di lingkungan internal OPD maupun lintas sektor.

“Saya berharap para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, menghadirkan inovasi, serta membangun kolaborasi yang kuat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan Kota Makassar yang semakin maju,” sambung Aliyah.

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur melalui capaian administratif dan program kerja, tetapi juga dari manfaat pelayanan yang dirasakan masyarakat.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *