DENPASAR, LINISIAR.ID — Posyandu kini diarahkan menjadi mitra data dan edukasi gizi bagi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan itu mengemuka dalam Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Bali, Kamis (22/10/2026), yang diikuti Provinsi Sulawesi Selatan.
Arah baru tersebut ditandai penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Badan Gizi Nasional dan Tim Pembina Posyandu.
Melalui kerja sama itu, Posyandu diharapkan memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pemenuhan gizi, dan mendukung pelaksanaan program yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga.
Rombongan Sulawesi Selatan dipimpin Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Dekranasda dan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina Sudirman.
Ia didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris Tim Pembina Posyandu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Ketua Harian Dekranasda, Sekretaris Bappelitbangda, serta Sekretaris I dan Sekretaris II TP PKK Sulawesi Selatan.
Keikutsertaan dalam sesi ketiga ini dimanfaatkan Sulsel untuk memperkuat koordinasi, memperluas pemahaman tata kelola kelembagaan, dan menyelaraskan pelaksanaan program daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Rapat ini diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional, TP PKK Pusat, dan Tim Pembina Posyandu Pusat.
Pelaksanaannya terbagi dalam tiga sesi: wilayah barat di Jakarta, wilayah timur di Provinsi Papua Barat Daya, dan wilayah tengah di Bali.
Pada penutupan di Bali, Ketua Umum Dekranas sekaligus Pelindung TP PKK dan TP Posyandu, Ibu Selvi Gibran Rakabuming, hadir menutup rangkaian rapat.
Ketua Pelaksana kegiatan adalah Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Tri Tito Karnavian.
Rapat ini menjadi forum koordinasi untuk menyamakan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab tiap lembaga, memperkuat tata kelola organisasi, serta mendorong sinkronisasi program pusat dan daerah.
Dengan begitu, program setiap lembaga diharapkan lebih terarah, terkoordinasi, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat.
Ketiga lembaga memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Dekranasda membina dan mengembangkan perajin serta industri kerajinan, TP PKK mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, sementara TP Posyandu memperkuat pelayanan masyarakat melalui pendekatan terintegrasi.
Karena itu, koordinasi dan pembagian peran yang jelas menjadi faktor penting agar program berjalan selaras dan saling mendukung.
Materi penguatan disampaikan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, yakni Kepala Badan Gizi Nasional yang membawakan materi Posyandu sebagai Mitra Data dan Edukasi Gizi untuk MBG, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, serta Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Melalui sinergi Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu, berbagai program pemberdayaan perajin, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan penguatan pelayanan masyarakat di Sulawesi Selatan diharapkan dapat terlaksana lebih terpadu, efektif, dan berkelanjutan.
