MAKASSAR, LINISIAR.ID – Dinamika geopolitik global, reformasi birokrasi, penguatan organisasi publik, hingga pelestarian bahasa daerah menjadi fokus kajian empat profesor Universitas Hasanuddin dalam Rapat Paripurna Senat Akademik Terbatas untuk Upacara Penerimaan Jabatan Profesor yang berlangsung di Ruang Senat Akademik Unhas, Lantai 2 Gedung Rektorat, Kampus Tamalanrea, Makassar, Jumat (17/7).
Melalui pidato ilmiah, para profesor memaparkan hasil riset yang menawarkan landasan akademik bagi penguatan kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta pelestarian warisan linguistik Indonesia.
Keempat profesor yang menyampaikan pidato ilmiah tersebut adalah:
1. Prof. Drs. Darwis, M.A., Ph.D. – Guru Besar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Prof. Dr. Muhammad Yunus, M.A. – Guru Besar Bidang Manajemen Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Prof. Dr. Mohamad Tahir Haning, M.Si. – Guru Besar Bidang Administrasi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Prof. Drs. Kaharuddin, M.Hum., Ph.D. – Guru Besar Bidang Fonologi, Fakultas Ilmu Budaya.
Berikut ini rangkuman pidato pengukuhan para guru besar, sebagaimana juga dapat disaksikan pada kanal YouTube Senat Akademik Unhas.
Prof. Drs. Darwis, M.A., Ph.D.
Pidato ilmiah diawali dengan pemaparan Prof. Darwis berjudul “Rekalibrasi Politik Luar Negeri Indonesia di ASEAN dalam Dinamika Geopolitik dan Geostrategis Indo-Pasifik: Perspektif Regional Security Complex dan Realisme Neoklasik.”
Prof. Darwis menjelaskan bahwa perubahan konteks geopolitik global telah memengaruhi arah politik luar negeri Indonesia di kawasan ASEAN. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok mendorong negara-negara middle power, termasuk Indonesia, untuk menyesuaikan strategi diplomasi melalui rekalibrasi kebijakan luar negeri.
Dalam pemaparannya, Prof. Darwis menguraikan bahwa melalui konsep Two-Level Game yang diperkenalkan Putnam (1988), kebijakan luar negeri merupakan hasil interaksi simultan antara tekanan internasional dan dinamika politik domestik.
“Berdasarkan analisis tersebut, politik luar negeri Indonesia mengalami pergeseran dari Cycle Centris Foreign Policy menuju Intermestic Foreign Policy,” jelas Prof. Darwis.
Ia menambahkan, pergeseran tersebut dipahami melalui perspektif Regional Security Complex Theory (RSCT) dan Realisme Neoklasik, dengan ASEAN tetap menjadi cornerstone politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan kebijakan luar negeri yang lebih adaptif dan proaktif untuk menjaga otonomi strategis serta stabilitas kawasan.
Prof. Dr. Muhammad Yunus, M.A.
Pada kesempatan yang sama, Prof. Muhammad Yunus menyampaikan pidato berjudul: “Restrukturisasi Organisasi: Mewujudkan Birokrasi Publik yang Adaptif.”
Topik ini menguraikan bagaimana perubahan lingkungan yang dipengaruhi perkembangan teknologi, regulasi, tuntutan masyarakat, dan globalisasi menuntut organisasi publik melakukan restrukturisasi agar mampu merespons perubahan secara cepat, inovatif, dan responsif.
Ia menjelaskan bahwa restrukturisasi organisasi bukan sekadar perampingan struktur birokrasi, tetapi merupakan proses pembenahan sistem kerja melalui penguatan sumber daya manusia, digitalisasi organisasi, desentralisasi kewenangan, serta kolaborasi multipihak.
“Keempat aspek tersebut menjadi fondasi terbentuknya organisasi publik yang adaptif sehingga mampu mendukung penerapan good public governance,” ujar Prof. Muhammad Yunus.
Menurutnya, organisasi publik yang adaptif akan menghasilkan pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berkelanjutan sesuai tuntutan masyarakat yang terus berkembang.
Prof. Dr. Mohamad Tahir Haning, M.Si.
Pidato ilmiah berikutnya disampaikan Prof. Mohamad Tahir Haning melalui kajian berjudul “Membangun Kepercayaan Publik terhadap Kebijakan Pemerintah melalui Reformasi Birokrasi di Indonesia.”
Prof. Tahir Haning menjelaskan bahwa pada era globalisasi dan digitalisasi, ilmu administrasi pembangunan dituntut menghasilkan kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan sebagai prasyarat terbentuknya kepercayaan publik (public trust).
Menurutnya, reformasi birokrasi tidak hanya berorientasi pada penyempurnaan tata kelola pemerintahan, tetapi juga pada penguatan kepercayaan masyarakat terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan pembangunan.
“Dalam perspektif New Public Governance, kepercayaan menjadi mekanisme penting yang memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dan menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik,” jelas Prof. Tahir Haning.
Ia menambahkan, kepercayaan publik dibangun melalui interaksi yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat, didukung oleh kinerja kebijakan yang nyata serta pengalaman masyarakat dalam merasakan manfaat pembangunan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi perlu memperkuat keadilan, legitimasi, dan partisipasi masyarakat agar mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, maupun politik.
Prof. Drs. Kaharuddin, M.Hum., Ph.D.
Sementara itu, Prof. Kaharuddin menyampaikan pidato ilmiah berjudul “Korespondensi Fonem dalam Bahasa Bugis–Makassar.” Pidato ini menjelaskan bahwa fonologi berperan penting dalam memahami pola bunyi, struktur suku kata, tekanan, intonasi, serta proses perubahan bunyi dalam berbagai bahasa dan dialek.
Kajian fonologi tidak hanya menjadi landasan dalam memahami sistem bahasa, tetapi juga mendukung pengembangan teknologi bahasa, pembelajaran, dokumentasi, dan pelestarian bahasa daerah.
Melalui hasil penelitiannya, Prof. Kaharuddin menemukan adanya korespondensi fonem antara bahasa Bugis dan bahasa Makassar pada posisi awal, tengah, dan akhir kata.
“Korespondensi fonem tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan disebabkan oleh adanya hukum bunyi yang berlaku dalam bahasa Bugis–Makassar,” jelas Prof. Kaharuddin.
Salah satu kaidah yang ditemukan adalah perubahan fonem /ɔ/ dalam bahasa Bugis menjadi /a/ dalam bahasa Makassar pada sejumlah kosakata yang memiliki makna yang sama. Temuan tersebut memperkaya kajian fonologi sekaligus mendukung upaya dokumentasi dan pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia.
Kegiatan Rapat Paripurna Senat Akademik dalam rangka Upacara Penerimaan Jabatan Profesor berlangsung dengan lancar dan khidmat hingga seluruh rangkaian acara selesai. (*)
