MAKASSAR, LINISIAR.ID – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah, menghadiri langsung peluncuran Program Makassar Berjasa (Berbagi Jaminan Sosial) dan Sistem Keagenan PERISAI BPJS Ketenagakerjaan tingkat Kota Makassar. Agenda akbar tersebut berlangsung khidmat di Lapangan Karebosi, Jumat (19/6/2026).
Kehadiran pimpinan Bapenda Makassar dalam momentum ini menjadi bukti nyata komitmen dan sinergi lintas instansi dalam mengawal program perlindungan sosial kedepannya, khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor informal.
Program yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Makassar bersama BPJS Ketenagakerjaan ini dirancang sebagai langkah taktis untuk memperluas payung perlindungan ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja rentan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam arahannya menegaskan bahwa Program Makassar Berjasa merupakan manifestasi konkret kehadiran negara dalam memberikan rasa aman sekaligus jaring pengaman ekonomi bagi warga kecil.
“Program Makassar Berjasa merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan pekerja rentan memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang layak. Kami ingin pemerintah benar-benar hadir secara nyata di tengah masyarakat,” ujar Munafri Arifuddin.
Intervensi APBD Rp27,2 Miliar untuk Perlindungan Pekerja
Guna menyukseskan program kemaslahatan ini, Pemerintah Kota Makassar tidak tanggung-tanggung dalam memberikan stimulus anggaran. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, pemkot resmi mengucurkan dana sebesar Rp27,2 miliar dengan rincian target proteksi sebagai berikut:
- 81.466 Pekerja Rentan: Resmi mendapatkan jaminan perlindungan penuh untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
- 45.000 Peserta: Mendapatkan proteksi tambahan berupa Jaminan Hari Tua (JHT), yang menyasar kelompok pekerja rentan serta para pekerja keagamaan di Kota Makassar.
Sinergi yang ditunjukkan Bapenda bersama jajaran OPD lainnya diharapkan mampu mempercepat akselerasi edukasi, literasi keuangan, serta kemudahan akses kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga menyentuh lapisan masyarakat terbawah di Kota Daeng. (*)
