MAKASSAR, LINISIAR.ID – Sebuah video bermuatan pornografi yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Enrekang beredar di kalangan terbatas dan menjadi perbincangan. Video tersebut diketahui telah ditonton oleh sejumlah pihak secara terbatas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam video tersebut tampak seorang pria yang diduga merupakan oknum anggota DPRD Kabupaten Enrekang.
Sosok pria dalam video itu disebut-sebut menyerupai anggota DPRD Enrekang berinisial SN dari Fraksi PKB yang terlihat bersama seorang perempuan di dalam kamar hotel. Namun demikian, identitas yang bersangkutan hingga saat ini masih dalam proses verifikasi.
Selain itu, lokasi dalam video diduga berada di salah satu hotel di wilayah Kabupaten Enrekang.
Belum ada keterangan resmi terkait waktu dan kronologi kejadian dalam video tersebut. Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh wartawan kepada yang bersangkutan, namun hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan.
Redaksi tidak menampilkan maupun menguraikan isi video secara rinci demi menjaga norma kesusilaan serta menghormati privasi pihak-pihak terkait.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Enrekang, Misbahudin, mengaku baru mengetahui adanya video yang diduga menyeret salah satu kadernya yang juga anggota DPRD Kabupaten Enrekang.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi dan investigasi internal untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
“Kami memandang serius persoalan ini. Sebagai partai politik, kami menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moralitas. Kami tidak akan melindungi kader yang melanggar norma, apalagi jika tindakannya terbukti mencederai kepercayaan publik,” ujarnya.
Misbahudin menambahkan, pihaknya akan membentuk tim investigasi internal untuk menelusuri kebenaran video tersebut secara objektif.
Tim tersebut nantinya akan memanggil pihak yang bersangkutan guna memberikan klarifikasi sebelum partai mengambil keputusan lebih lanjut.
Menurutnya, partai akan menjalankan mekanisme organisasi secara transparan dan tidak gegabah dalam menjatuhkan sanksi tanpa pembuktian yang jelas. Meski demikian, proses penelusuran dipastikan tidak akan berlarut-larut agar polemik di tengah masyarakat tidak berkepanjangan.
DPC PKB Enrekang juga menegaskan bahwa sanksi tegas akan diberikan jika terbukti terjadi pelanggaran berat. Salah satunya berupa pemecatan sebagai kader partai serta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari jabatan anggota DPRD Kabupaten Enrekang. (*)
