LUWU UTARA, Linisiar.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara kembali melakukan penandatanganan kerja sama antara pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dengan Universitas Muhammadiyah Makassar.
Penandatanganan yang dilakukan secara virtual tersebut dilakukan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, di Ruang Command Center Kabupaten Luwu Utara, Rabu (16/2/2022).
Pada kegiatan tersebut juga dilakukan webinar kuliah tamu, dimana Bupati Luwu Utara menjadi salah satu narasumber dengan tema pendidikan dalam area kebijakan pemerintah dan politik.
Baca juga: 367 Kepala Sekolah di Luwu Utara Dikukuhkan, Diminta Adaptif pada Setiap Kondisi
Bupati Luwu Utara saat menyampaikan materi menyampaikan, bahwa dalam soal penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari aspek politik, karena aspek politik juga mewarnai pendidikan kita.
Ia mengakui bahwa penyelenggaraan pendidikan juga membutuhkan peran politik, dan sebaliknya, pada politik dibutuhkan sarana berupa sosialisasi peran lembaga pendidikan.
“Saat ini kita lihat politik lebih banyak memasuki dunia universitas, karenanya menurut saya pendidikan politik sudah harus dimulai sejak usia dini. Sehingga, masyarakat kita sejak usia dini sudah bisa well educated terkait dunia politik. Intinya adalah bagaimana menanamkan adab sejak usia dini, karena adab lebih tinggi dari ilmu,” ujarnya.
Baca juga: Pemda Lutra Target Masuk 10 Besar Pencapaian MCP di Sulsel 2022
Bupati Luwu Utara juga menjelaskan tentang program unggulan Kabupaten Luwu Utara di bidang pendidikan.
Yang pertama, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas PMD menyusun program Satu Desa Satu PAUD, dimana program ini menyediakan sarana, prasarana serta tenaga kependidikan PAUD.
Kedua, program Distribusi Guru Proposional, dimana masih terdapat beberapa sekolah yang belum memiliki Guru PNS. Masalah kekurangan guru diatasi melalui program Serjana Mengajar untuk mengatasi kekurangan guru di daerah terpencil.
Baca juga: Sandi Nayoan-SMSI Diskusi Terkait Hukum dan Kebhinnekaan dalam Dunia Media
“Mereka direkrut secara profesional tanpa ada intervensi pihak lain,” katanya.
Program berikutnya, adalah Pertukaran Kepala Sekolah, Program SK 300, Penyediaan Dana BOS Daerah bagi Guru Honorer, Program Asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk Guru Honorer.
“Kami juga mengembangkan program bantuan penyelesaian Studi untuk membantu mahasiswa asal Luwu Utara dalam rangka penyelesaian studi,” pungkasnya.
