SINJAI, LINISIAR.ID – Meski jumlah angka stunting mengalami penurunan pada periode Januari hingga Agustus 2020, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai terus melakukan berbagai upaya dalam melakukan percepatan penanganan stunting di Bumi Panrita Kitta, julukan Sinjai.
Melalui Dinas Kesehatan Sinjai, pemkab kembali melakukan pertemuan dan koordinasi implementasi penanganan stunting melalui pemanfaatan e-PPGBM survelens gizi. Pertemuan ini berlangsung di Aula Hotel Rofina, Senin (2/11/2020).
Plt Kepala Dinas Kesehatan Sinjai, drg Farina Irfani, mengatakan kegiatan ini sebagai koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan puskesmas, dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Sinjai yang menjadi lokus kasus stunting.
Dalam pertemuan ini menghadirkan dua narasumber yakni Kepala Bidang Kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel, H Muh Husni Tamrin, dan Staf Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi Dinkes Pemprov Sulsel, Ahmad Ismail.
Hadirnya narasumber dari provinsi itu, drg Arin berharap dapat mengelaborasi apa yang perlu diperbaiki serta yang perlu ditingkatkan dalam upaya pemantauan penanganan stunting di tahun 2021 mendatang.
“Tentu kita mau sesuai dengan target RPJM 2018-2023 yang mana diharapkan stunting bisa dibawah 19 persen, tentu semua itu dibutuhkan kerja sama semua pihak,” tandasnya.
Dijelaskan, Dinkes Sinjai sudah melakukan berbagai upaya secara bertahap dalam melakukan penanganan. Seperti melakukan analisis situasi, rapat koordinasi, membentuk tim koordinasi dan rembuk stunting.
“Jadi kita melihat indikator-indikator wilayah yang mana berdasarkan data frekuensi stunting kemudian ditentukan lokus yang mana mau di intervensi lebih dahaulu,” sambung dokter Arin, sapaan Farina Irfani.
Selain itu, pemkab telah membuat peraturan bupati (Perbup) mengenai peran desa dalam penanganan stunting, demikian juga lahir inovasi Madeceng (Masyarakat Desa Cegah Stunting).
“Dimana kita sepakat seluruh wilayah desa memberikan makanan tambahan bagi anak stunting, serta untuk bumil di semua wilayah,” ujarnya.(*)
