MAKASSAR, Linisiar.id – Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) secara daring melalui aplikasi Zoom bersama Pemkot Makassar dalam hal ini Dinas Sosial, BPPD dan Camat Mariso, pada Rabu (24/3) malam.
Dalam rapat yang dimonitoring langsung oleh Ketua DPRD Rudianto Lallo dan sejumlah pimpinan DPRD lainnya tersebut, dibahas mengenai percepatan penanganan penyebaran pandemi Covid-19 di Makassar.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial Mukhtar Tahir mengungkapkan berkurangnya aktivitas masyarakat akibat penyebaran virus. Untuk itu, pihaknya berupaya menyiapkan logistik untuk 10 ribu kepala keluarga (KK) bagi masyarakat yang berhak mendapatkan.
“Penyebaran virus corona ini menjadi perhatian kita semua, oleh karena itu kita telah berupaya menyiapkan logistik untuk 10 ribu KK bagi masyarakat yang merasakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah mengantisipasi penyebaran Covid-19 ini,” terang Mukhtar Tahir.
Sementara, Kepala BPPD Muh Rusli menjelaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan pihak kecamatan dalam upaya mencegah penyebaran virus dengan terus melakukan penyemprotan disinfektan di 15 kecamatan, khususnya di wilayah zona merah atau di wilayah yang masyarakatnya sudah ada yang terkena virus Covid-19.
“Kita masih butuh APD, alat dan bahan cairan disinfektan. Asupan gizi dan honor untuk tim yang turun langsung ke lokasi melakukan penyemprotan disinfektan,” terangnya.
Mendengar hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Wahab Tahir akan mem-back-up full apa yang menjadi keinginan Dinas Sosial dan BPPD tersebut.
Hanya saja, ia meminta agar Dinas Sosial juga memberi perhatian lebih kepada pengurus, pemandi jenazah dan penggali kubur jenazah yang meninggal akibat virus Covid-19 untuk diberi kelengkapan alat pelindung diri (APD), gizi serta honor yang cukup. (*)
