Waspadai Potensi Ancaman Radikalisme di Pilkada Serentak

MAKASSAR, Linisiar.id – Pesta demokrasi pilkada serentak dalam suasana Covid-19 dan aksi demonstrasi yang cukup masif dengan diterbitkanya RUU Omnibus Law, menimbulkan situasi yang tidak kondusif. Ini bisa menjadi ruang terbuka bagi para pelaku teror untuk membuat kekacauan.

“Setiap momentum harus menjadi perhatian, sebab selalu ada potensi bagi pelaku teror melakukan kekacauan,” kata Ketua Bidang penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulsel, Ishak Samad dalam diskusi Mewaspadai Ancaman Radikalisme di Pilkada Serentak Sulsel 2020 di Makassar, Selasa (13/10/2020).

Selain Ishak, diskusi yang digelar Aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli Pilkada bekerja sama Poros Pemuda Indonesia (PPI) Sulsel ini, turut menghadirkan Pengamat Politik Dr. Abdi dan Sekretaris MACIKA ICMI Sulsel, Erwin Saputra.

Lanjut Ishak, berdasar riset FKPT Sulsel, aksi teror sangat mudah dimainkan melalui literasi digital. Dan ruang ini sangat bisa dimanfaatkan untuk melakukan adu domba, terlebih kondisi bangsa hari ini dihadapkan dengan ujian ekonomi dan politik.

Namun khususnya di Sulsel, salah satu penangkal terbaik untuk meredam friksi ini adalah nilia-nilai yang terkandung dalam kearifan sosial.

“Sebagai masyarakat Sulsel yang menjunjunjung tinggi kearifan lokal, ternyata hal itu menjadi faktor penting dalam menangkal isu radikalisme. Dalam rangka pilkada untuk menjaga ketertiban, sangat penting untuk menjaga kearifan lokal ini,” katanya.

Sementara, pengamat politik Dr. Abdi mengatakan bahwa terorisme di pemerintahan Jokowi meningkat dibanding ere-era pemerintahan presiden sebelumnya. Ia mencatat, total terjadi 34 peristiwa teror besar sejak kemerdekaan RI.

Sebarannya, era Suharto 4 kali, Habibie terror tidak ada, Abdurrahman Wahid 5 kali, Megawati 8 kali, SBY 7 kali dan Jokowi dalam satu kali pemerintahahn pertama ditambah setahun periode kedua telah terjadi aksi teror 10 kali.

“Ini harus menjadi perhatian. Dalam situasi negara kita seperti ini tidak menutup kemungkinan ancaman dalam bentuk teror  akan terjadi apalagi kondisi masyarakat dihadapkan dalam suasana dan tekanan ekonomi yang luar biasa,” tekannya.

Ia menjelaskan, jelang Pilkada ini pihak keamanan telah memiliki indikator untuk mengidentifikasi potensi teror. Namun tidak cukup hanya aparat saja yang bertugas memantau, perlu keterlibatan semua pihak untuk melakukan deteksi dini.

Sekretaris MASIKA ICMI Sulsel, Erwin Saputra, mengatakan bahwa kondisi negara dalam tekanan. Dan radikalisme akan muncul ketika ada kelompok lain yang merasa lebih di atas.

Kita diperhadapakan dengan situasi yang sulit, dimana potensi gesekan di Pilkada khususnya di daerah zona merah seperti Sulsel itu sangat terbuka.

“Tidak menuntup kemungkinan bahwa ada juga yang merasa jenuh dan tidak percaya terhadap negara , negara tidak  memberikan kehidupan yang layak sehingga nekat melakukan seperti ini,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Binmas Polrestabes Iptu Subhana, menjelaskan, potensi radikalisme itu ada. Namun kepolisian sudah punya data dan sudah siap untuk mengatisipasi jika ada kejadian aksi radikal dalam suasana pilkada serentak di Sulsel terkhusus di Kota Makassar.

“Kepolisian aktif dalam melakukan deteksi dini. Sebelum melakukan sesuatu kita harus tahu dulu langkah langkah pencegahan. Menyikapi hal seperti ini dengan kritis adalah sangat penting, karena sangat membantu pihak kepolisian dalam mengantisipasi ancaman radikalisme yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi,” ujarnya.