MAKASSAR – Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menyelenggarakan ujian tutup disertasi perdana untuk angkatan pertama program S3 Pendidikan pada rabu kemarin.
Acara ini dipimpin oleh Direktur Pascasarjana Unismuh, Prof.Irwan Akib serta menghadirkan penguji eksternal Prof. Fauzan, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
Dalam ujian ini, Patahuddin, yang merupakan mantan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR), memaparkan disertasinya yang berjudul “Pengembangan Modul Ajar Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran Bahasa Inggris Berbasis Website untuk Sekolah Dasar di Kota Parepare.”
Didampingi oleh promotor Prof. Andi Tenri Ampa, serta ko-promotor Assoc. Prof. Erwin Akib, ujian ini juga melibatkan penguji internal Prof.Eny Syatriana, dan Dr. H. Baharullah.
Penelitian yang dilakukan oleh Patahuddin berfokus pada pengembangan modul ajar berbasis website yang mendukung Kurikulum Merdeka.
Modul ini memberikan fleksibilitas bagi peserta didik dalam menentukan waktu belajar mereka sesuai kebutuhan dan preferensi masing-masing.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul ini memiliki validitas tinggi dengan skor rata-rata 0,934.
Dari segi kepraktisan, guru memberikan penilaian 89%, sementara peserta didik menilainya 85,38%.
Efektivitasnya juga terbukti dengan peningkatan pemahaman bahasa Inggris, di mana 61,5% peserta didik mencapai kategori sangat baik dalam post-test.
Prof. Dr. Fauzan memberikan apresiasi terhadap inovasi dalam penelitian ini, menekankan bahwa modul ajar berbasis website tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi dalam pendidikan, tetapi juga menciptakan tren baru dalam pembelajaran.
Ujian tutup ini menjadi tonggak penting bagi Program Pascasarjana Unismuh Makassar dalam menghasilkan penelitian yang berkontribusi pada perkembangan pendidikan di Indonesia.
“Kami menghadirkan Pak Wamen Diktisaintek sebagai penguji eksternal agar hasil penelitian mahasiswa dapat didengar langsung oleh pengambil kebijakan. Mungkin saja ada rekomendasi yang relevan dengan kebutuhan pemerintah saat ini,” ujar Prof.Dr. Irwan Akib. (*)