Pj Walikota Makassar Berharap Peran Ulama untuk Atasi Penyebaran Covid-19

Walikota Makassar Rudy Jamaluddin foto bersama pengurus MUI Makassar, Sabtu (27/6/2020).

MAKASSAR, Linisiar.id – Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin, yang baru saja dilantik menggantikan Yusran Yusuf mengatakan, saat ini Kota Makassar tidak punya status dalam penanganan pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Kota Makassar dua kali melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berakhir awal Juni 2020, untuk mencegah penyebaran virus corona.

Namun, setelah berakhirnya kebijakan PSBB, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar belum menerapkan new normal atau tatanan kehidupan baru.  

Pj Walikota Makassar menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan di hadapan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Makassar dan pemuka agama dari berbagai organisasi keagamaan pada “Dialog Kebangsaan Merefleksi Sikap Masyarakat Menghadapi Covid-19” di Ruang Pola Kantor Walikota, Sabtu (27/06/2020).

Dialog kebangsaan yang digelar MUI Kota Makassar ini bertujuan mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat menyikapi wabah Covid-19.

Terutama dalam mendukung ketaatan warga untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19, termasuk banyaknya beredar hoaks yang cenderung mempertentankan antara urusan kesehatan dan keyakinan beragama.

Selain Ketua MUI Makasar Dr. KH Baharuddin As, dialog kebangsaan ini juga menghadirkan Dr. Hj. A. Naisyah T. Azikin M.Kes. dan Kol. Inf. Arfin Dahlan S.IP sebagai narasumber.

Pj Walikota mengakui, penanganan Covid-19 oleh tim Satgas di daerah ini sebetulnya sudah berjalan baik dan masyarakat cukup patuh mengikuti anjuran pemerintah.

Namun, karena banyaknya isu dan informasi yang tidak jelas sumbernya beredar luas, sehingga masyarakat gelisah dan terprovokasi. Apalagi kurangnya komunikasi dan keterlibatan pemuka agama, terutama ulama membuat masyarakat makin tertekan dan ketakutan.

“Padahal virus corona ini tidak perlu ditakuti selama kita taat dan disiplin mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Penyakit jantung, stroke dan semacamnya jauh lebih berbahaya dibandingkan Corvid-19,” kata Rudy.

“Karena itu, perlu diperjelas kepada masyarakat bahwa orang meninggal itu bukan penyebab utamanya virus corona, tapi penyakit bawaannya,” tambahnya.

Mengenai masih tingginya angka ODP ataupun PDP, walikota menegaskan, satgas Covid-19 akan melakukan langkah-langkah yang lebih strategis untuk menekan jumlah positif corona.

Caranya, mengajak partisipasi seluruh komponen masyarakat hingga ke RT/RW. Khususnya dengan para ulama dan tokoh agama lainnya untuk membantu sosialisasi kepada ummat.

“Saya sangat mengharapkan keterlibatan ulama-ulama kita di daerah ini untuk ikut menjadi garda terdepan dalam mengatasi persoalan wabah Covid-19,” katanya.

Kol. Inf. Arfin Dahlan S. IP. yang anggota tim Satgas Covid-19 dari Kodam XIV/Hasanuddin sebagai narasumber dalam menjawab pertanyaan salah seorang peserta mengakui, penanganan kasus Covid-19 di daerah ini memang membuat semua orang tegang.

Bukan hanya masyarakat awam, tapi juga petugas kesehatan dan anggota Satgas karena baru pertama kali menghadapi virus semacam ini.

Menurutnya, saat ini penanganan wabah corona makin disempurnakan dengan memperhatikan pendekatan agama dan kemanusiaan.

Kadis Kesehatan Kota Makassar Dr. Hj. A. Naisyah T. Azikin M.Kes. dalam memaparkan data-data penyebaran Covid-19 di Makassar diantaranya menyebutkan, bahwa sebetulnya warga cukup patuh melaksanakan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker.

Hanya saja lantaran lebih banyak hoaks atau informasi yang tidak jelas dari belahan dunia, sehingga tidak sedikit warga masyarakat yang terpengaruh. (*)