MAKASSAR, Linisiar.ID – Komisioner KPU Kota Makassar Rahma Sayyed mendesak sekretaris, Sabri untuk segera membayarakan honor Panitia Penyelenggara Pemilu (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
“Kami sudah lama membuat pleno yang ditujukan kepada sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pilkada 2018 untuk menuntaskan semua tunggakan-tunggakan KPU Makassar,” tegasnya di Makassar, Selasa (23/10/2018).
Lebih lanjut Rahma mengatakan, komisioner sudah beberapa kali mengundang Sekretaris untuk melakukan evaluasi anggaran tapi yang bersangkutan tidak pernah hadir.
“Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab bersama, pihak komisioner telah berusaha untuk melakukan pertemuan dengan Sekretaris dan seluruh kasubag, hingga saat ini, komisioner pun belum mengetahui hasil dari laporan penggunaan anggaran tersebut,” katanya.
Rahma pun menegaskan, komisioner tetap bertanggungjawab dengan masalah yang terjadi saat ini.
“Tanggung jawab kami adalah bagaimana memastikan semua tunggakan-tunggakan terbayarkan,” tegasnya seraya menambahkan bahwa yang menjadi pertanyaan, apakah desakan komisioner ini bisa dipenuhi Sekretaris untuk membayarkan semua tunggakan?” katanya.
Komisioner sudah menyarankan bahwa bagi PPK dan PPS yang sudah merampungkan laporan keuangannya dan dianggap sudah tidak ada masalah, sebaiknya itu saja dulu dibayarkan sebab itu lanjutnya Rahma mendesak pula PPK dan PPS untuk segera menyelesaikan laporannya kalau memang ini yang menjadi kendala belum terbayarkan honor-honor.
Menurut dia, dana Pilkada tidak dipegang oleh komisioner dan cukup sekretaris memberikan saja perintah bayar ke bendahara untuk membayarakannya, maka tidak akan ada masalah, apalagi lanjutnya, sekretaris itu juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pilkada 2018.
Lebih lanjut Rahma juga mengaku heran dengan adanya permintaan penambahan anggaran Rp25 miliar dan hal tersebut tanpa sepengetahuan komisioner.
“Ini kan kita sudah bersama-sama membuat program, kegiatan apa yang akan dilakukan dalam Pilkada, kita sudah buatkan anggarannya sehingga sangat jelas peruntukannya, yang ada dalam RKA, itu saja yang kita eksekusi dan bayarkan, lalu apanya yang kurang sampai-sampai meminta tambahan anggaran lagi?” jelasnya.
Seharusnya kata dia, bila memang selama pelaksanaan Pilkada 2018 ada yang tidak cukup berdasarkan hasil laporan penggunaan anggaran, seharusnya permintaan penambahan anggaran sebesar Rp25 miliar itu, harus dibicarakan bersama-sama, “tapi, ini kok tanpa sepengetahuan komisioner lalu meminta komisioner ikut bertanggung jawab, lho?” kata mantan jurnalis ini.
Tapi menurut Rahma, masalah ini bisa diatasi kalau semua tunggakan dibayarkan. “Khan hanya itu masalahnya, solusinya, segera bayarkan semua tagihan, honor dan jasa-jasa lainnya,” tegasnya seraya menekankan bahwa hal ini akan menjadi masalah kalau memang anggaran Pilkada 2018 sudah habis sementara banyak yang belum dibayarkan.
“Semuanya khan sudah ada anggarannya dalam RKA, lalu apa masalahnya belum dibayarkan?” tutup Rahma.
