MAUMERE, LINISIAR.ID – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mendorong percepatan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, setelah masa tanggap darurat terpenuhi, fokus utama harus segera beralih pada pembangunan kembali rumah warga yang rusak.
Hal tersebut disampaikan Jusuf Kalla saat mengunjungi posko pengungsian gempa di Gelora Samador dan posko BPBD Kabupaten Sikka, Maumere, NTT, Jumat (28/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, JK didampingi Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Sekretaris Jenderal PMI AM Fachir, perwakilan Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), serta sejumlah Pengurus PMI Pusat.
JK mengatakan, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana karena berada di kawasan ring of fire atau cincin api Pasifik. Namun, ia melihat adanya perubahan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, khususnya setelah tragedi tsunami Aceh 2004.
“Sekarang sikap masyarakat sudah berubah. Begitu ada gempa, masyarakat yang tinggal di pinggir pantai langsung mencari tempat yang lebih tinggi. Itu sebabnya korban tidak banyak terjadi karena kesadaran masyarakat sudah meningkat,” ujar JK.
Meski demikian, JK mengingatkan bahwa gempa memiliki dampak berbeda dibanding bencana lain karena sifatnya yang merusak bangunan. Menurutnya, setiap korban akibat bencana tetap harus menjadi perhatian, meskipun jumlahnya tidak besar.
“Namanya gempa tetap punya korban. Satu orang pun tetap korban,” katanya.
JK menjelaskan, penanganan bencana terbagi dalam dua tahap utama, yakni tanggap darurat dan rekonstruksi. Pada tahap tanggap darurat, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adalah tempat tinggal sementara, makanan, dan layanan kesehatan.
“Kalau tiga hal ini terpenuhi, unsur tanggap darurat sudah berjalan. Setelah itu masuk tahap rekonstruksi,” jelasnya.
Menurut JK, tantangan terbesar setelah bencana adalah membangun kembali rumah warga. Ia menilai pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri karena kebutuhan rekonstruksi membutuhkan biaya besar dan waktu yang panjang.
Karena itu, JK mendorong adanya gerakan gotong royong dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi kemanusiaan.
“Pemerintah bisa menyiapkan bahan, kemudian masyarakat ikut bekerja membangun kembali rumahnya. Ini seperti yang pernah dilakukan di Yogyakarta setelah gempa,” ujarnya.
JK mencontohkan, dalam penanganan pascagempa Yogyakarta, pemerintah menyediakan bahan bangunan, sementara masyarakat bersama mahasiswa teknik membantu proses pembangunan. Warga juga diberikan dukungan biaya kerja agar tetap memiliki penghasilan selama masa pemulihan.
Ia menegaskan, korban bencana tidak boleh hanya menunggu bantuan, tetapi harus dilibatkan secara aktif dalam proses pemulihan.
“Jangan sampai pengungsi hanya duduk menunggu. Mereka harus bekerja dan terlibat dalam membangun kembali kehidupannya,” kata JK.
Untuk wilayah NTT, JK menyebut PMI akan melakukan pendataan kebutuhan material yang paling diperlukan, seperti seng, semen, dan perlengkapan pembangunan lainnya. Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan sesuai hasil survei lapangan.
“PMI bisa membantu membeli seng atau bahan yang dibutuhkan. Nanti kita lihat apa yang paling banyak diperlukan, lalu kita tawarkan kepada pihak-pihak yang ingin membantu,” ujarnya.
JK juga mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk memanfaatkan sumber daya lokal dalam proses rekonstruksi agar lebih cepat dan efisien.
“Kalau ada bahan di sini, gunakan yang ada di sini. Tidak perlu semuanya didatangkan dari luar karena ongkosnya lebih mahal,” katanya.
Ia menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan dalam waktu sekitar enam bulan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.
JK berharap pengalaman penanganan bencana sebelumnya dapat menjadi pelajaran agar masyarakat NTT segera bangkit dan kembali menjalankan kehidupan normal.
“Bencana adalah persoalan kemanusiaan. Semua agama mengajarkan untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Itulah harapan kita,” tutup Jusuf Kalla.(*)
