DPRD Setujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Palopo 2019 jadi Perda

Walikota Palopo H.M. Judas Amir dan Ketua DPRD Palopo Hj. Nurhaenih

PALOPO, Linisiar.id – Walikota Palopo, H.M. Muh. Judas Amir bersama Ketua DPRD Kota Palopo, Hj. Nurhaenih, menandatangani keputusan bersama pada rapat paripurna, Selasa (28/7/2020), di ruang rapat paripurna DPRD Palopo.

Keputusan bersama itu merupakan persetujuan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2019 menjadi perda.

Walikota menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan atas kerja keras, dukungan, dan kerjasamanya atas disetujuinya ranperda itu menjadi perda.

ranpearancangan peraturan raperda tentang pelaksanaan APBD kota palopo tahun anggaran 2019.

“Alhamdulillah ranperda ini telah disetujui, telah diselesaikan dengan baik sesuai dengan mekanisme dan waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan,” kata walikota.

“Hal ini tentu tidak dapat terwujud tanpa kerjasama yang baik antara lembaga legislatif dan eksekutif selama proses pembahasan ranperda ini,” lanjutnya.

Walikota melanjutkan, Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan alat pemerintah dalam melakukan evaluasi dan sebagai sarana dalam menyediakan informasi pengelolaan keuangan daerah.

“Dengan ditetapkannya perda ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan keuangan di masa yang akan datang,” ujarnya.

Paripurna ke-23 masa sidang ke-3 tahun 2020 itu dihadiri juga Wakil Walikota palopo, Sekretaris Daerah, asisten, Kepala Kantor Kementerian Agama Palopo, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkot Palopo. (*)