BARRU, LINISIAR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Barru menggelar penyuluhan hukum bertajuk “Mitigasi Risiko Potensi Kerawanan Hukum dalam Tahapan Pemilu” di Aula KPU Barru, Selasa (17/11/2026).
Hadir sebagai narasumber utama, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Barru, Muhammad Ansyar S., S.H., M.H., di hadapan jajaran komisioner, staf sekretariat KPU, serta pihak Bawaslu Kabupaten Barru. Kegiatan ini menjadi langkah nyata menindaklanjuti kerja sama (MoU) kedua lembaga dalam mencegah potensi pelanggaran pemilu sejak dini.
Ketua KPU Kabupaten Barru, Abdul Syafah B., menilai masa non-tahapan seperti sekarang adalah waktu paling tepat bagi penyelenggara untuk berbenah dan meningkatkan kapasitas internal.
“Di masa non-tahapan saat ini, kami di KPU terus berupaya meng-upgrade diri dan menutup celah-celah kekurangan yang pernah terjadi sebelumnya. Lewat penyuluhan hukum ini, kita memetakan risiko sejak awal agar seluruh jajaran paham bagaimana cara memitigasinya” ujar Abdul Syafah saat membuka acara.
Sementara itu, Kasi Datun Kejari Barru, Muhammad Ansyar S., mengingatkan sejumlah titik rawan yang kerap berujung sengketa maupun pidana pemilu, mulai dari proses pendaftaran, verifikasi calon, hingga masa kampanye. Ia menegaskan bahwa dalam hukum berlaku asas ignorantia juris non excusat, di mana ketidaktahuan terhadap aturan tidak bisa dijadikan alasan pembenar.
“Saat verifikasi nanti, jangan hanya memeriksa kelengkapan fisik berkas semata. Lakukan konfirmasi dan cek langsung ke sekolah atau kampus penerbit ijazah untuk mencegah pemalsuan. Selain itu, melalui fungsi Datun, kami juga siap mendampingi lewat saran pencegahan, termasuk mengecek tata kelola keuangan agar tidak terjadi kebocoran anggaran,” jelas Muhammad Ansyar.
Senada dengan itu, Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Barru, Ilham, menekankan pentingnya komunikasi aktif dengan Kejari maupun Bawaslu demi menjaga integritas kerja penyelenggara di daerah.
”Kami menyadari penuh bahwa pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu menuntut kehati-hatian tinggi terhadap kepatuhan regulasi. Berbekal MoU dengan Kejari Barru, ruang konsultasi dan pendampingan hukum kini terbuka lebar untuk memastikan setiap kebijakan dan langkah kerja KPU berjalan akuntabel serta terhindar dari persoalan hukum di kemudian hari,” jelas Ilham.
Lewat kegiatan ini, KPU Barru berkomitmen memperkuat upaya pencegahan secara menyeluruh—mulai dari pengetatan verifikasi faktual dokumen pencalonan, edukasi hukum bagi tim kampanye terkait larangan politik uang dan pelibatan pihak terlarang, hingga memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan.













