MAKASSAR, LINISIAR.ID — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar memperkuat langkah strategis dalam menghadapi kompleksitas ancaman digital dengan menggelar sosialisasi sistem keamanan informasi untuk seluruh pegawainya.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (18/11/2025) di Ruang Rapat Disdukcapil ini menitikberatkan pada identifikasi kerentanan dan tata kelola risiko dalam Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), sebagai respons terhadap dinamika ancaman siber terhadap data kependudukan.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Irwandi, S.E., M.M., menjelaskan bahwa tantangan utama lembaga publik saat ini adalah menjaga kerahasiaan dan keutuhan data sensitif di tengah meningkatnya potensi serangan digital.
Materi yang disampaikan dalam sosialisasi mencakup langkah awal identifikasi titik rawan hingga mekanisme respons cepat terhadap insiden siber oleh tim Computer Incident Security Response Team (CISRT).
Sosialisasi ini juga dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari proses audit internal SMKI yang akan dilakukan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan.
Peningkatan pemahaman pegawai bukan sekadar formalitas, namun fondasi membangun kesiapsiagaan institusi dalam mengelola risiko digital yang terus berkembang.
Para peserta — perwakilan dari sejumlah bidang di lingkungan Disdukcapil — mendapatkan pembekalan tentang protokol keamanan sistem informasi dan standar operasional untuk melindungi data warga.
Secara khusus, perhatian diberikan pada praktik terbaik dalam menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakat tanpa mengurangi efektivitas layanan administrasi kependudukan.
Langkah ini sejalan dengan tren nasional penguatan keamanan informasi yang juga telah diadopsi oleh beberapa Disdukcapil di daerah lain, termasuk penerapan standar internasional seperti ISO 27001 untuk mendukung tata kelola data yang lebih terpercaya.
Dengan meningkatkan kapasitas internal dan adaptasi terhadap praktik keamanan informasi terbaik, Disdukcapil Makassar berharap mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi kependudukan di era digital yang serba terhubung. (*)
