LBH Lutim Minta Sekdes Tak Direkrut Jadi PPK dan PPS di Pilkada

LUWU TIMUR, Linisiar.id -Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Luwu Timur, Muhammad Nur, meminta penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Timur (Lutim), untuk tidak merekrut Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi PPK dan PPS di Pilkada serentak 2020 nantinya.

Menurutnya, Sekdes punya tugas dan fungsi sangat penting kantor desa. Untuk dilibatkan sebagai panitia pelaksana pemilu, akan menjadi sulit untuk fokus mengurusi tahapan-tahapan Pilkada di Lutim nantinya.

“Sekdes itu punya tugas pokok dan harus mengurusi serta mengelola anggaran sekitar Rp 1 miliar sampai 2 Miliar lebih. Setiap saat berkoordinasi dengan pemuda (DPMD) sangat menyulitkan untuk fokus mengurus Tahapan pilkada nantinya,” ungkap mantan Ketua KPU Luwu Timur periode 2014-2019.

Selain itu, lanjut dikatakanya, Sekdes menjadi PPK dan PPS sangat rentan dicurigai oleh masyarakat dengan tindakan kecuragan pemilu nantinya.

“Disisi lain sangat mudah menimbulkan kecurigaan atas keberpihakan pada salah satu pasangan calon Pilkada Lutim 2020 nantinya,” ujar Muhammad Nur

Cicik akrab disapa Muhammad Nur ini, cukup salut dengan Bawaslu Luwu Timur melakukan rekrutmen pengawasan pemilu disetiap kecamatan di Luwu Timur. Anggota Pengawasan Kecamatan Pilkada melibatkan sejumlah aktivitis dan mantan PPK.

“Saya salut dengan Bawaslu Luwu Timur banyak menempatkan mantan aktivis mahasiswa dan mantan PPK terbaik serta berintegritas cukup tinggi sebagai Panwascam.Tentu kami semua menginginkan pilkada 2020, berkualitas dan berintegritas penyelenggaranya,” tegas Ketua KONI Luwu Timur ini Period 2019-2023.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Timur (Lutim), dalam dekat ini akan membuka rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di sebelas Kecamatan di Luwu Timur.

Untuk, kebutuhan anggota PPK perkecamatan sebanyak 5 orang. Zaenal menghitung jumlah keseluruhan PPK dari sebelas kecamatan sebanyak 55 orang. Pengumuman pendaftrannya di mulai tanggal 15 sampai 17 Januari 2020.

Setelah itu, KPU Lutim juga akan membuka rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dimulai Januari sampai Maret. (*)

Rep: Dedi
Editor: Muhammad Husain