PALOPO, Linisiar.id – Walikota Palopo, Drs. HM Judas Amir, MH bersama Sekretaris Daerah Kota Palopo, Firmanza DP mengikuti secara virtual penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 di ruang rapat pertemuan lantai III Kantor Walikota Palopo, Rabu (25/11/2020).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada kesempatan itu menyampaikan, penyerahan DIPA dan TKDD Tahun 2021 dilaksanakan lebih awal, sehingga diharapkan mampu mendukung penanganan Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan berbagai prioritas pembangunan strategis.
Adapun penyerahan DIPA Tahun 2021 kepada delapan Kementrian/Lembaga secara simbolis, berdasarkan fokus belanja pemerintah tahun 2021 serta kinerja pengelolaan anggaran dan keuangan.
Terkait proses penyusunan dan penetapan UU APBN tahun 2021 dilaksanakan tepat waktu di tengah pandemi Covid-19.
Menkeu menambahkan, pokok-pokok APBN tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.750 triliun diantaranya dimanfaatkan mendukung kelanjutan penanganan pandemi Covid-19, mendukung reformasi pendidikan, serta reformasi dan perbaikan perlindungan sosial.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan, di tahun 2021 kita masih menghadapi ketidakpastian, karena ekonomi global juga penuh ketidakpastian.
Menurut presiden, kecepatan, ketepatan, dan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan kita. Baik dalam bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi harus pulih kembali.
Presiden menambahkan, ABPN tahun 2021 akan fokus pada 4 hal. Pertama, penanganan kesehatan yang masih terkait Covid-19.
Utamanya fokus pada vaksinasi yang anggarannya berkaitan dengan sarana, prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian, dan pengembangan.
Kedua, berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan.
Ketiga, program pemulihan ekonomi, terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha.
Keempat, untuk membangun pondasi yang lebih kuat, pemerintah akan melakukan reformasi struktural di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan lain-lain.
Pada kesempatan itu pula Jokowi meminta kepada seluruh menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk melakukan reformasi anggaran dan bisa menggerakkan ekonomi baik nasional maupun di daerah.
“Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif, dan tepat sasaran,” katanya.
“Menghadapi banyak ketidakpastian sekarang ini, fleksibilitas dalam penggunaan anggaran sangat penting. Tugas utama kita memecahkan masalah rakyat,” kata presiden. (*)
