Jumat, September 17, 2021

Walikota Palopo Ikuti Launching MCP Secara Virtual, Ketua KPK Beberkan 3 Strategi Cegah Korupsi

Populer

PALOPO, Linisiar.id – Walikota Palopo Drs. H.M Judas Amir, MH, menghadiri secara virtual launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Rakorwasdanas Tahun 2021 dari Ruang Rapat Sekda, Selasa, 31 Agustus 2021.

Laporan Inspektur Jenderal, Tumpak Haposan Simanjuntak dari Kemendagri mengatakan bahwa sesuai pasal 27 PP 12 tahun 2017 Tentang Pinwas Pemda, yang mengamanatkan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan kepala perangkat daerah, wajib menindaklanjuti hasil pengawasan paling lambat 60 hari, setelah hasil pengawasan diterima.

Adapun 10 Pemerintah Daerah Provinsi yang mendapatkan apresiasi yaitu Provinsi Jawa Tengah, DIY, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Tengah, Riau, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Selatan.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan ada tiga hasil, yaitu terbangunnya komitmen tingkat pusat dan Pemda dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi, yang dilaporkan melalui MCP.

Terbangunnya persamaan persepsi terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah, dalam pengelolan keuangan daerah di masa pandemi.

Adapun arahan Ketua KPK, yakni Firli Bahuri, bahwa kegiatan ini adalah salah satu momentum untuk kita bangsa Indonesia, melepaskan negara dari praktek korupsi.

KPK diberikan mandat untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan segala cara, mulai dari pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, melakukan koordinasi dari instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan korupsi dan instansi yang melakukan pelayanan publik.

Ada 3 strategi yang dijalankan oleh KPK. Pertama, KPK melakukan strategi pendekatan pendidikan masyarakat.

KPK berharap bahwa dengan pendidikan masyarakat akan berubah sikap dan perilaku serta budaya korupsi menjadi budaya anti korupsi.

Kedua, pendekatan strategi pencegahan yang dilakukan dengan cara perlahan, pengkajian, penelitian serta memberikan rekomendasi dari pemerintah utamanya dalam rangka perbaikan sistem.

Ketiga, strategi penindakan. KPK melakukan penindakan secara profesional, proporsional dan demi kepastian hukum dan keadilan, serta dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

KPK fokus pada upaya-upaya pencegahan, diantaranya berdasarkan kajian KPK, banyak jenis dan rupa korupsi, sehingga KPK mencoba mengeliminir dan meniadakan untuk tidak terjadinya korupsi.

Turut hadir Sekda Kota Palopo, Drs. Firmanza DP, S.H, M.Si. dan Inspektur Kota Palopo, Drs. Asir Mangopo, MM, serta Plt.Kepala BPKAD, Irfan Dahri. (*)

 

- Advertisement -spot_img

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

IKLANspot_img

Berita Terbaru