PALOPO, Linisiar.id – Rapat koordinasi (rakor) yang diikuti kepala daerah (gubernur, walikota, dan bupati) se-Indonesia, membahas percepatan realisasi anggaran pemda untuk mendukung pemulihan ekonomi sosial.
Rakor yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom ini juga diikuti Walikota Palopo Drs. HM. Judas Amir didampingi Kepala BPKAD Palopo H. Samil Ilyas di Rujab Walikota Saokotae Palopo pada Senin, 10 Agustus 2020.
Pada rakor ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, menyampaikan realisasi anggaran sangat diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi sosial.
Mendagri memaparkan, persentase realisasi pendapatan APBD provinsi se-Indonesia TA 2020, dimana rata-rata untuk provinsi 47,55 persen. Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 55,0 persen.
Sedangkan persentase realisasi belanja APBD provinsi se-Indonesia TA 2020, Provinsi Sulawesi Selatan sudah mencapai 50,25 persen.
Mendagri menjelaskan, permasalahan rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah yaitu pungutan terhadap potensi pajak dan retribusi kurang optimal akibat dampak pandemi Covid-19.
Selain itu, pemerintah daerah (pemda) terlalu tinggi dalam menetapkan target pendapatan, tanpa memperhatikan potensi yang dimiliki.
Serta terjadinya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat akibat berkurangnya penerimaan negara sebagai dampak pandemi Covid-19.
Sedangkan permasalahan rendahnya realisasi belanja daerah karena kepala daerah berhati-hati dalam melakukan belanja memperhatikan cashflow pendapatan.
Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menyampaikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 dalam rangka pemulihan ekonomi daerah, diberikan dukungan anggaran kepada pemda dalam program PEN di APBN 2020 sebesar Rp27 triliun. (*)
