Minggu, Mei 16, 2021

Pemkot Palopo dan BPN Bahas Sertifikasi Lahan Masjid Agung, Sudah Diserahkan Pemkab Luwu

Populer

PALOPO, Linisiar.id – Pemerintah Kota Palopo bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palopo menggelar pertemuan membicarakan pendaftaran sertifikasi bidang tanah Masjid Agung Palopo di Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara.

Pertemuan di Ruang Rapat Pimpinan Lantai III Kantor Walikota Palopo, Jumat 16 April 2021.

Perwakilan BPN Amiruddin S.SIT, M.H menyampaikan di tahun 2021 pensertifikatan Masjid Agung Palopo rencananya dimasukkan dalam program PTSL dan kegiatan ini telah dilakukan, termasuk pengukuran di lapangan dan tidak ada halangan.

Setelah pengukuran, ketika ingin dilanjutkan ke pensertifikatan ternyata ada surat pernyataan yang masuk dimana dalam surat tersebut menyatakan keberatan jika diatasnamakan Pemerintah Kota Palopo.

Tapi setelah memeriksa berkas yang ada, ternyata aset ini adalah aset penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Pemerintah Kota Palopo.

“Sudah beberapa kali kita melakukan pengukuran dan dihalangi dan kemarin Alhamdulillah tanpa halangan apapun,” katanya.

Mengapa kemudian kami meminta pihak kejaksaan sebagai tim penyelesaian aset Pemkot Palopo karena penguatan saja nantinya, karena secara yuridis formal ini telah memenuhi syarat.

Dilanjutkan, tetapi selalu masih ada gangguan dan kami inginkan gangguan ini kedepannya selesai tidak ada lagi masalah di kemudian hari.

Dari Pemkot Palopo kami juga ingin mengetahui riwayat dari awalnya sehingga menjadi aset dari pemkot, sehingga nantinya jika kita mengeluarkan riwayatnya nanti itu jelas sehingga dalam pensertifikatan nantinya ini dapat berjalan dengan sukses, tanpa adanya kendala.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palopo Agus Riyanto, SH menyampaikan bahwa dari Kejari Palopo akan memberikan dukungan penuh dan berkomitmen bersama untuk menata pengelolaan terkait aset yang ada di Kota Palopo.

Dan kepada BPN tidak usah ragu bertindak sesuai dengan regulasi yang ditentukan dan dari kejaksaan akan backup sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai apa yang menjadi petunjuk dari Walikota Palopo.

Jika ada masyarakat yang mengaku bahwa itu adalah hak mereka, kita akan lakukan tindakan. Bila melakukan upaya hukum tentu kita juga akan sikapi sesuai aturan yang berlaku.

Walikota Palopo Drs. H.M. Judas Amir, MH menyampaikan bahwa aset tersebut telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu beberapa waktu lalu dan telah menjadi aset Pemerintah Kota Palopo.

Tentu kedepan ini kita tidak ingin ada halangan dalam hal pensertifikatan itu.

“Untuk itu, masalah ini kami serahkan kepada BPN untuk melakukan sesuai dengan prosedur sehingga nantinya pensertifikatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” kata walikota.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Palopo, Drs. Firmanza DP, SH., M.Si, para Asisten, Inspektur Kota Palopo Asir Mangopo, serta undangan lainnya. (*)

- Advertisement -

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

IKLAN

Berita Terbaru