Minggu, Juni 13, 2021

Merokok di Sembarang Tempat, Bisa Terjerat Pidana Tiga Bulan Atau Denda Rp 1 Juta

Populer

Palopo, Linisiar.id – Melalui Misbahudin sebagai Ketua Badan Pembentukan Perda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palopo baru-baru ini menyosialisasikan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Dalam perda tersebut ada sanksi yang diterapkan. Jadi merokok tidak lagi dapat disembarang tempat di Kota Palopo, sebab bisa terjerat pidana selama tiga bulan atau denda Rp1 juta.

Hal itu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2019.

Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Palopo Misbahuddin, Kamis (10/6/2021),  mengatakan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini di dalamnya ada sanksi yang diterapkan.

Seperti sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran secara tertulis bagi setiap pelanggar dari Perda tentang KTR ini.

Selain itu, ada sanksi pidana sebagaimana Pasal 36 bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut bisa dipidana kurungan penjara selama 3 bulan atau denda Rp1 juta.

“Jadi jelas dalam Perda ini ada sanksi yang bisa dikenakan terhadap warga yang melanggar,” katanya.

Lanjutnya, pihak Pemkot Palopo lebih memaksimalkan dalam menerapkan Perda ini dengan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi.

“Sosialisasi ini bisa berupa imbauan yang dapat dipasang di setiap tempat atau kawasan larangan merokok. Dengan begitu masyarakat bisa mengetahui perihal tersebut,” katanya.

Misbahuddin menambahkan, Dinas Kesehatan Palopo sebagai corong dan penyelenggara tekhnis terhadap Perda ini sudah harus menerapkan secara maksimal. K

arena kita melihat belum ada reaksi dari pihak Pemkot Palopo menindaklanjuti pada Perda ini.

“Harusnya itu sudah diterapkan. Tempat seperti sarana bermain anak, rumah sakit, lembaga satuan pendidikan, perkantoran, hotel yang menjadi tempat larangan merokok sudah harus didorong untuk memasang imbauan,” katanya.

Selain itu, perkantoran juga harus menyediakan tempat khusus bagi perokok sebagaimana yang disebutkan dalam Perda ini,” terangnya.

Sementara dari Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Palopo, Taufiq SKep MKes saat dikonfirmasi awak media, belum memberikan informasi mengenai terknis penerapan perda ini. (*)

- Advertisement -

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

IKLAN

Berita Terbaru