MAKASSAR, LINISIAR – Di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional yang belakangan mengalami berbagai gejolak, kepastian kebijakan menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kepercayaan publik dan dunia usaha.
Seiring harapan agar situasi nasional semakin kondusif dan berangsur pulih, pemerintah juga diharapkan segera memberikan kepastian terhadap berbagai persoalan pelaksanaan program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum GAPEMBI Sulawesi Selatan, Syamsul Bahri Majjaga, S.H., M.H., menyoroti kondisi mitra pelaksana MBG yang hingga kini masih menghadapi tantangan akibat dinamika regulasi dan perubahan ketentuan teknis dari kementerian serta lembaga terkait.
Menurutnya, perubahan kebijakan yang terus berlangsung membutuhkan kejelasan arah, konsistensi pelaksanaan, dan masa transisi yang terukur.
Sebab, mitra telah mengambil keputusan investasi berdasarkan ketentuan dan skema pelaksanaan yang berlaku pada saat mereka memulai keterlibatan dalam program tersebut.
“Program MBG merupakan agenda strategis Presiden yang membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Namun, ketika mitra sudah mengeluarkan investasi, membangun fasilitas, membeli peralatan, menyiapkan tenaga kerja, dan memenuhi berbagai persyaratan, perubahan regulasi harus disertai kepastian. Jangan sampai mitra terus menanggung konsekuensi perubahan kebijakan tanpa kejelasan perlindungan terhadap investasi yang telah dikeluarkan,” ujarnya.
Syamsul mengatakan, persoalan tersebut perlu dilihat dalam konteks situasi nasional. Ketika berbagai dinamika politik dan ekonomi mulai diharapkan mereda, pemerintah perlu mengonsolidasikan kembali kebijakan dan memastikan program prioritas berjalan dengan stabil.
Menurutnya, ketidakpastian regulasi dan hubungan kemitraan yang belum terselesaikan berpotensi menambah beban bagi pelaku usaha yang telah mengambil bagian dalam pelaksanaan program pemerintah.
Ia secara khusus menyoroti persoalan hubungan antara mitra dan yayasan. Apabila terjadi perselisihan mengenai pengelolaan, kewenangan, pembayaran, maupun keberlanjutan kerja sama, harus ada mekanisme yang menjamin hak mitra tetap terlindungi.
“Pertanyaan mendasarnya sederhana: bagaimana nasib investasi mitra apabila terjadi perselisihan dengan yayasan? Siapa yang menjamin aset yang telah dibangun, peralatan yang telah dibeli, dan hak ekonomi yang telah melekat pada investasi tersebut? Ini membutuhkan kepastian, bukan sekadar imbauan agar para pihak menyelesaikan persoalan secara internal,” tegasnya.
Ia berharap Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian dan lembaga terkait segera melakukan konsolidasi regulasi, mengevaluasi pelaksanaan kemitraan, serta memberikan kejelasan terhadap mekanisme perlindungan investasi dan penyelesaian sengketa antara yayasan dan mitra.
Syamsul juga menekankan bahwa perubahan kebijakan seharusnya tidak mengabaikan hak-hak pihak yang telah lebih dahulu mengeluarkan modal dan memenuhi kewajibannya.
Diperlukan mekanisme transisi yang adil agar perubahan ketentuan tidak serta-merta menimbulkan kerugian bagi mitra.
“Kita berharap situasi nasional semakin kondusif, dinamika yang berkembang berangsur mereda, dan seluruh energi pemerintahan kembali terfokus pada agenda pembangunan. Dalam momentum itu, persoalan MBG, khususnya kepastian regulasi dan perlindungan investasi mitra, harus segera dituntaskan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah. Sebaliknya, kepastian hukum dan perlindungan terhadap mitra merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program strategis Presiden.
“Jangan sampai semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program negara justru melemah karena ketidakpastian. Negara membutuhkan mitra yang profesional dan berkomitmen, tetapi mitra juga membutuhkan negara yang menjamin kepastian aturan dan perlindungan hak-haknya. Kita ingin MBG terus berjalan, kemitraan menjadi sehat, dan investasi masyarakat tetap terlindungi,” tutup Syamsul Bahri.
