Wajib Pajak Masih Nunggak PBB, Ini Kendala yang Dihadapi Bapenda Palopo

Kepala Bapenda Palopo, Abd Waris

PALOPO, Linisiar.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo berpacu dengan waktu sebelum tutup tahun 2020 untuk penarikan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Hanya tersisa waktu sekitar satu bulan untuk menuntaskan target pendapatan dari PBB sebanyak Rp3.769.000.000.

Pasalnya, hingga pertengahan November 2020, masih banyak wajib pajak (WP) yang belum membayar kewajibannya itu. Padahal, sudah jatuh tempo sejak 31 Oktober lalu.

Masih banyaknya wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB, berdasarkan siaran pers Bapenda Palopo, beberapa waktu lalu.

Bapenda Palopo melansir data para penunggak PBB untuk tahun 2020. Data itu meliputi seluruh kecamatan di Kota Palopo.

Kepala Bapenda Palopo, Abd Waris melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan, Asran Muhajir SE serta Kasubid Pengaduan Bapenda Palopo, Eva Susanti, menjelaskan, dari sembilan kecamatan, penunggak PBB terbanyak di Kecamatan Wara.

Sesuai data Bapenda Kota Palopo per 6 November 2020, di Kecamatan Wara tercatat 3.421 orang WP menunggak pembayaran PBB dengan total tunggakan  Rp349.542.136.

Kepala Bapenda Palopo, Abd Waris mengatakan, Bapenda mengumumkan nama-nama wajib pajak yang menunggak PBB sesuai permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, sesuai permintaan KPK, pengumuman penunggak pajak (PBB) ini sebagai bagian dari transparansi upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

KPK meminta nama-nama penunggak PBB diumumkan secara terbuka ke publik melalui media cetak maupun online.

Abd Waris menambahkan, pihaknya juga sudah berkali-kali memberi peringatan kepada para wajib pajak itu bahwa jatuh tempo tanggal 31 Oktober, namun mereka membandel.

Bapenda Palopo menargetkan PBB tahun 2020 sebesar Rp3.769.000.000. Sesuai data awal November 2020, yang sudah terealisasi Rp3.367.224.600 atau 89,34 persen.

Artinya, sisa atau kekurangan PBB yang belum tertagih sebesar Rp401.775.400 atau 10,66 persen.

Beberapa kendala yang dihadapi Bapenda Palopo dalam penagihan PBB antara lain, pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan tempat pembayaran PBB masih kurang.

Faktor lainnya, kurangnya kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak menunaikan kewajibannya membayar PBB.

Selain itu, banyak SPPT yang tidak sampai ke tangan WP. Ditambah kurangnya petugas pemungut pajak yang ada di lingkup Bapenda Palopo. (*)