Revisi Tatib, Legislator Makassar Diwajibkan Pakai Batik

Ketua Tim Pansus Tata Tertib (Tatib) DPRD Makassar, Wahab Tahir.

MAKASSAR, Linisiar.id – Panitia khusus (Pansus) Tata Tertib DPRD Kota Makassar telah menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Tata Tertib nomor 12 tahun 2018.

Ketua tim pansus, Wahab Tahir mengatakan, pembahasan tata tertib tersebut digodok selama satu minggu dengan jumlah 215 pasal yang direvisi.

Tidak semua pasal yang direvisi dalam rapat tersebut, hanya beberapa hal yang bersifat substansi untuk dilakukan perubahan.


“Ada 200 lebih pasal, namun yang direvisi hanya sekitar 20 persen saja. Di bawah 50 persen kita lakukan perbaikan,” kata Wahab di Kantor DPRD, Senin (7/10).

Beberapa contoh pasal yang diperbaiki kaidahnya yakni menyangkut tata cara pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pokok maupun perubahan.

Tata cara berpakaian anggota dewan juga menjadi salah satu pembahasan. Rencananya legislator dalam sepekan akan diwajibkan memakai batik satu kali.

“Jadi pimpinan sementara mengusulkan agar dalam seminggu kita memakai baju batik. Itu salah satu cara untuk mempromosikan budaya lokal Indonesia,” jelasnya.

Dalam penggodokan tersebut, ketua Fraksi Golkar ini mengaku sangat banyak hal yang menjadi perdebatan. Sehingga dalam pembahasannya betul-betul menguras tenaga, pikiran, dan waktu.

Tim pansus menggodok tatib tersebut selama satu minggu. Draft tersebut akan diselesaikan DPRD mulai Selasa hingga Kamis mendatang.

Rencananya, Jumat (11/10) mendatang, pansus akan mengekspose atau menyampaikan kepada anggota DPR bahwa mereka telah menyelesaikan tugasnya untuk membuat legal standing.

Wahab berharap, pihak gubernur Sulawesi Selatan segera mengeluarkan surat keputusan (SK) pengangkatan definitif agar kerja-kerja kedewanan bisa segera berjalan.

Menurutnya, masyarakat sudah menunggu kerja para legislator periode ini, untuk memperlihatkan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

“Kita berharap segara ada SK dari gubernur, sehingga kita bisa agendakan paripurna sekaligus pengesahan Tatib dan AKD lainnya. Kerja kita harus cepat karena tuntutan rakyat untuk kita hadir ditengah mereka,” pungkasnya.