Beratkan Biaya Pelayaran, Asosiasi Perusahaan Logistik Tolak LSS

MAKASSAR, Linisiar.id – Sejumlah perusahaan logistik yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, menolak kenaikan tarif bahan bakar renda sulfur (Low Sulrphur Surcharge) oleh perusahaan pelayaran pengangkut kontainer.

Kenaikan ini, menurut ALFI Sulselbar, membuat biaya logistik akan semakin meningkat dan berdampak terhadap volume pengiriman barang. Khususnya di Terminal Petikemas Makassar dan pada umumnya di seluruh pelabuhan Indonesia.

“Pengusaha menahan diri untuk mengirim barang karena kesulitan menentukan tarif, ini mengakibatkan distribusi logistik terhambat,” kata Ketua ALFI Sulselbar, Syaifuddin Saharudi di Makassar, Senin (13/1/2020).


Jika ini tetap dibiarkan, jelasnya, akan terjadi inflasi atas dampak sirkulasi logistik yang terbengkalai. Ekonomi pun akan melemah, karena ekononi satu negara pasti ditunjang oleh distribusi logistik yang efektif dan efisien.

Menurut Syaifuddin, kenaikan tarif  ini tidak tepat diterapkan oleh perusahaan pelayaran. Pasalnya kenaikan tarif hanya dapat diterapkan jika ada pengawasan atau penanganan khusus oleh kapal.

Lanjutnya, penambahan tarif pengangkutan kontainer tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menekan biaya logistik.

“Pada satu sisi kita ingin memotong biaya logistik, tapi di sisi lain, dipersulit dengan biaya tambahan seperti ini,” ujarnya.

Dia berpandangan, tarif tambahan ini terlalu tinggi. Contohnya rute Makassar-Surabaya, mencapai Rp400.000 hingga Rp500.000 per kontainer, bahkan jalur Makassar-Maluku tembus Rp1 juta.

“Perlu adanya sosialisasi dan pembahasan yang melibatkan seluruh stakeholder sehingga dapat terjadi kesepakatan tarif pengangkutan terkait kewajiban penggunaan bahan bakar low sulfur ini,” tandasnya.

Kenaikan tarif bahan bakar rendah sulfur ini sesuai surat edaran Dirjen Hubla No. SE.35/2019 yang menyatakan bahwa, setiap kapal baik berbendera Indonesia maupun kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur senilai maksimal 0,5 persen m/m.

Kenaikan tarif dikenakan terhadap kapal yang belum memenuhi ketentuan tersebut dan kemudian biaya itu dibebankan lagi ke pebisnis logistik.

Kewajiban menggunakan sulfur rendah itu merujuk pada sejumlah aturan di antaranya International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Marpol Convention) Annex VI Regulation 14 dan  IMO Resolution Marine Environment Protection Committee (MEPC) 307(73) : 2018 Guidelines for the Discharge of Exhaust Gas Recirculation (EGR) Bleed-Off Water.

Kemudian juga merujuk pada Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 29/2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan Surat Edaran Dirjen Hubla No. UM.003/93/14/DJPL-18 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Batasan Kandungan Sulfur Pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal. (*)