Abdi Asmara Tuding APBD Pokok 2020 Tidak Pro Rakyat

MAKASSAR, Linisiar.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar, menggelar rapat guna membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020, di Kantor DPRD Kota Makassar, Senin (18/11/2019).

Dalam pendapatan daerah Kota Makassar, terdiri dari tiga kelompok pendapatan yakni, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara berdasarkan rencana atau konsep yang diajukan oleh TAPD, pendapatan daerah Kota Makassar ditarget menurun sebesar Rp61.082.984.000 miliar atau 1.49 persen. Target pendapatan Kota Makassar sebesar Rp4.038.870.000.000 triliun, sementara target anggaran di tahun 2019 sebesar Rp4.099.952.984.000 triliun


Pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2020 diusulkan sebesar Rp1.649.402.916.000 miliar, target PAD di pokok 2020 tidak mengalami perubahan. Dalam hal ini, sama dengan tahun 2019. Sementara untuk pendapatan yang berasal dari dana perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp57.922.199.000 miliar atau 3.03 persen menjadi Rp1.853.172.470.000 triliun.

Bila dibandingkan dengan tahun 2019, anggaran yang bersumber dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukaan pajak, dan alokasi umum dan dana alokasi khusus tersebut sebesar Rp1.911.094.669.000 triliun

Sementara pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp537.013.706.000 miliar dari Rp539.455.399.000 atau bekurang sebesar Rp2.441.693.000 miliar atau 0.45 persen.

Sementara, disaat TAPD menarget pendapatan daerah menurun, tim penyusun anggaran, justrulebih fokus untuk meningkatkan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung yang dikhususkan untuk pegawai mengalami peningkatan sebesar Rp436.515.321.000 miliar atau 35.66 persen.

Sehingga total belanja tidak langsung di APBD Pokok 2020 menjadi Rp1.660.448.039.000 triliun dari Rp1.223.932.718.000 di tahun 2019.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Makassar Abdi Asmara menilai, bahwa APBD 2020 tidak berpihak kepada masyarakat, melainkan kepentingan pemerintah kota (Pemkot) sendiri. Menurutnya sudah Seharusnya, dalam kebijakan usulan anggaran porsi anggaran yang berkaitan langsung dengan masyarakat lebih banyak.

Beberapa legislator DPRD Kota Makassar, khususnya anggota Banggar, setelah melihat kebijakan perencanaan belanja daerah. Abdi Amara mempertanyakan belanja langsung yang jumlahnya menurun hingga Rp174.082.984.000 miliar, dari Rp4.262.952.984.000 triliun menjadi Rp4.088.870.000.000 triliun.

“Kenapa bisa semua komponen-komponen Kita turun. Ada apa? Saya sebagai ketua fraksi demokrat meminta dalam kebijakan usulan anggaran itu, pemerintah kota harus jelaskan berapa sebenarnya porsi pembelanjaan secara tidak langsung. Kan jelas ada aturannya. Apakah dia 70:30 atau berapa. Kan 70 persen harus ke masyarakat. Jelas programnya bukan untuk kepentingan-kepentingan kita masing-masing,” tegas Abdi. (*)